Ia menyebut, fleksibilitas regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di daerah.
Dengan aturan yang adaptif, UMKM diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Regulasi untuk UMKM tidak boleh ketinggalan zaman. Harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha saat ini,” ujar Nasir pada pekan ini.
Ia menambahkan, pembaruan regulasi juga harus mempertimbangkan kemudahan perizinan serta perlindungan bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di tengah perubahan pasar yang cepat.
“Kalau aturannya terlalu kaku, pelaku usaha akan kesulitan berkembang. Kita ingin regulasi justru menjadi solusi, bukan hambatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah yang dinilai sudah usang. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada penguatan sektor UMKM di Kalimantan Utara.
Nasir menambahkan, selain dukungan anggaran, keberadaan regulasi yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum juga menjadi dasar dalam mendorong pertumbuhan UMKM di daerah. (adv)
Editor: Erwin
Ia menyebut, fleksibilitas regulasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di daerah.
Dengan aturan yang adaptif, UMKM diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Regulasi untuk UMKM tidak boleh ketinggalan zaman. Harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha saat ini,” ujar Nasir pada pekan ini.
Ia menambahkan, pembaruan regulasi juga harus mempertimbangkan kemudahan perizinan serta perlindungan bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di tengah perubahan pasar yang cepat.
“Kalau aturannya terlalu kaku, pelaku usaha akan kesulitan berkembang. Kita ingin regulasi justru menjadi solusi, bukan hambatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah yang dinilai sudah usang. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada penguatan sektor UMKM di Kalimantan Utara.
Nasir menambahkan, selain dukungan anggaran, keberadaan regulasi yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum juga menjadi dasar dalam mendorong pertumbuhan UMKM di daerah. (adv)