Dalam forum tersebut, DPRD secara tegas mengidentifikasi lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan sebagai salah satu penyebab utama antrean yang terus berulang dan sulit dikendalikan.
Muddain menegaskan, persoalan antrean bukan semata karena keterbatasan pasokan, tetapi juga akibat sistem pengawasan yang belum berjalan optimal. “Ini bukan hanya soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana distribusinya diawasi. Kalau pengawasan lemah, maka potensi penyimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat, distribusi BBM rawan tidak tepat sasaran dan membuka celah praktik yang merugikan masyarakat luas.
“Penguatan pengawasan di setiap SPBU harus menjadi prioritas. Distribusi harus tertib, terkontrol, dan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan,” lanjut Muddain.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sistem pengawasan tidak boleh bersifat formalitas semata, tetapi harus benar-benar dijalankan secara konsisten di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang efektif akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi sekaligus menekan antrean kendaraan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. “Kalau pengawasan berjalan serius, distribusi akan lebih terkendali. Dampaknya antrean bisa berkurang secara signifikan,” ujarnya. (adv)
Dalam forum tersebut, DPRD secara tegas mengidentifikasi lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan sebagai salah satu penyebab utama antrean yang terus berulang dan sulit dikendalikan.
Muddain menegaskan, persoalan antrean bukan semata karena keterbatasan pasokan, tetapi juga akibat sistem pengawasan yang belum berjalan optimal. “Ini bukan hanya soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana distribusinya diawasi. Kalau pengawasan lemah, maka potensi penyimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat, distribusi BBM rawan tidak tepat sasaran dan membuka celah praktik yang merugikan masyarakat luas.
“Penguatan pengawasan di setiap SPBU harus menjadi prioritas. Distribusi harus tertib, terkontrol, dan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan,” lanjut Muddain.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sistem pengawasan tidak boleh bersifat formalitas semata, tetapi harus benar-benar dijalankan secara konsisten di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang efektif akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi sekaligus menekan antrean kendaraan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. “Kalau pengawasan berjalan serius, distribusi akan lebih terkendali. Dampaknya antrean bisa berkurang secara signifikan,” ujarnya. (adv)