Anggota Pansus LKPj H Yancong menyampaikan, monitoring ini merupakan langkah konkret DPRD dalam memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar terealisasi dengan baik.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi juga harus menyentuh dampak nyata di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang telah disahkan dapat berjalan optimal serta memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus LKPj melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di Kota Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan. (adv)
Anggota Pansus LKPj H Yancong menyampaikan, monitoring ini merupakan langkah konkret DPRD dalam memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 benar-benar terealisasi dengan baik.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi juga harus menyentuh dampak nyata di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang telah disahkan dapat berjalan optimal serta memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus LKPj melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di Kota Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan. (adv)