Menurutnya, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan teknis sesuai kebutuhan di lapangan tanpa harus mengubah Perda.
“Kalau semua dimasukkan ke dalam Perda, justru akan menyulitkan ketika ada perubahan teknis. Karena itu kita buat lebih adaptif,” lanjut Rismanto.
Sedikitnya 15 sektor usaha akan menjadi objek pajak dalam regulasi ini, termasuk industri besar, PLTA, hingga PDAM, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Terkait PDAM, masyarakat tidak perlu khawatir karena beban pajaknya sangat kecil dibanding omzet perusahaan, sehingga tidak akan berdampak pada kenaikan tarif air secara drastis,” tegasnya.
Rismanto menambahkan, kebijakan ini tetap memperhatikan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Menurutnya, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan teknis sesuai kebutuhan di lapangan tanpa harus mengubah Perda.
“Kalau semua dimasukkan ke dalam Perda, justru akan menyulitkan ketika ada perubahan teknis. Karena itu kita buat lebih adaptif,” lanjut Rismanto.
Sedikitnya 15 sektor usaha akan menjadi objek pajak dalam regulasi ini, termasuk industri besar, PLTA, hingga PDAM, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Terkait PDAM, masyarakat tidak perlu khawatir karena beban pajaknya sangat kecil dibanding omzet perusahaan, sehingga tidak akan berdampak pada kenaikan tarif air secara drastis,” tegasnya.
Rismanto menambahkan, kebijakan ini tetap memperhatikan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih. (Adv)
Editor: Aspian Nur