Sebanyak 14 anggota DPRD PKS dari Kalimantan Utara turut ambil bagian. Muhammad Nasir menilai kegiatan ini sangat relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi legislator saat ini, khususnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Bimtek ini menjadi ruang pembelajaran yang sangat penting bagi kami. Tidak hanya memperkuat pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga memberi perspektif baru dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat yang lebih responsif,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, mulai dari optimalisasi pelaksanaan reses hingga penguatan komunikasi politik di era keterbukaan informasi. Materi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyerapan aspirasi masyarakat agar lebih terarah dan berdampak dalam kebijakan daerah.
Selain itu, peserta juga mengikuti sesi Focus Group Discussion (FGD) berbasis wilayah, termasuk klaster Kalimantan. Forum ini dimanfaatkan untuk membahas isu-isu spesifik daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja legislator.
Forum diskusi tersebut menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar pengalaman antaranggota dewan dari berbagai daerah. “Melalui FGD, kami bisa berdiskusi langsung mengenai persoalan riil di daerah, sekaligus mencari solusi yang bisa diimplementasikan. Ini sangat membantu dalam memperkuat peran kami ke depan,” tutup Nasir. (adv)
Sebanyak 14 anggota DPRD PKS dari Kalimantan Utara turut ambil bagian. Muhammad Nasir menilai kegiatan ini sangat relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi legislator saat ini, khususnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Bimtek ini menjadi ruang pembelajaran yang sangat penting bagi kami. Tidak hanya memperkuat pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga memberi perspektif baru dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat yang lebih responsif,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, mulai dari optimalisasi pelaksanaan reses hingga penguatan komunikasi politik di era keterbukaan informasi. Materi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyerapan aspirasi masyarakat agar lebih terarah dan berdampak dalam kebijakan daerah.
Selain itu, peserta juga mengikuti sesi Focus Group Discussion (FGD) berbasis wilayah, termasuk klaster Kalimantan. Forum ini dimanfaatkan untuk membahas isu-isu spesifik daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja legislator.
Forum diskusi tersebut menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar pengalaman antaranggota dewan dari berbagai daerah. “Melalui FGD, kami bisa berdiskusi langsung mengenai persoalan riil di daerah, sekaligus mencari solusi yang bisa diimplementasikan. Ini sangat membantu dalam memperkuat peran kami ke depan,” tutup Nasir. (adv)