1 menit baca0 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 10 Tahun 2024 mendorong penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital di daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, H. Ladullah, menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengintegrasikan layanan perizinan dan nonperizinan agar berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Optimalisasi pelayanan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta aplikasi PESONA yang dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi.
“Integrasi sistem digital ini membuat proses perizinan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memangkas waktu pelayanan,” kata Ladullah.
Ia menyebutkan, gubernur mendelegasikan kewenangan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar proses pelayanan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.
Adapun ruang lingkup layanan dalam perda ini mencakup perizinan berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, hingga layanan nonperizinan bagi masyarakat.
Ladullah menegaskan, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif di Kaltara.
“Harapannya, kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintah terus meningkat seiring dengan perbaikan sistem yang dilakukan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
