“Selama tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum yang terbukti, maka sikap politik tidak otomatis melanggar sumpah jabatan,” jelasnya.
Djufrie menambahkan, penilaian terhadap dugaan pelanggaran memiliki mekanisme resmi melalui Badan Kehormatan DPRD, bukan berdasarkan opini publik semata.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bukan merupakan kewenangan pribadi Ketua DPRD, melainkan keputusan kolektif seluruh anggota melalui rapat paripurna.
“Setiap keputusan kelembagaan adalah tanggung jawab bersama. AKD DPRD Kaltara sendiri telah terbentuk secara lengkap melalui mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
“Selama tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum yang terbukti, maka sikap politik tidak otomatis melanggar sumpah jabatan,” jelasnya.
Djufrie menambahkan, penilaian terhadap dugaan pelanggaran memiliki mekanisme resmi melalui Badan Kehormatan DPRD, bukan berdasarkan opini publik semata.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bukan merupakan kewenangan pribadi Ketua DPRD, melainkan keputusan kolektif seluruh anggota melalui rapat paripurna.
“Setiap keputusan kelembagaan adalah tanggung jawab bersama. AKD DPRD Kaltara sendiri telah terbentuk secara lengkap melalui mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (Adv)