“Capaian ini menunjukkan pembangunan Kaltara berada pada jalur yang tepat, meski masih ada tantangan ke depan,” ujarnya pada pekan ini.
Sejumlah indikator makro mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dan masuk kategori tinggi. Tingkat kemiskinan berada di angka 5,54 persen atau tergolong rendah, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,85 persen dengan tren menurun. Pertumbuhan ekonomi juga tumbuh sebesar 4,56 persen.
Selain itu, pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp208,21 juta, sedangkan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berada di angka 0,261 atau masuk kategori rendah.
Dari sisi sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara meningkat signifikan, didominasi oleh penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat pelayanan publik.
Pada aspek keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp820 miliar atau 85 persen, pendapatan transfer Rp1,782 triliun atau 85,79 persen, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp56,68 miliar atau 159,1 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,642 triliun atau 85,90 persen, dan belanja transfer sebesar Rp435,93 miliar atau 88,86 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Berbagai kebijakan strategis turut mendukung capaian tersebut, di antaranya peningkatan partisipasi demokrasi, keringanan pajak kendaraan, program Beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Indikator lain juga menunjukkan hasil positif, seperti angka harapan hidup yang meningkat menjadi 73,68 tahun, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,87 dengan kategori sangat tinggi, kualitas lingkungan hidup yang sangat baik, serta peningkatan jumlah desa mandiri menjadi 77 desa.
Meski memberikan apresiasi, DPRD Kaltara tetap memberikan sejumlah catatan penting. Beberapa sektor dinilai masih perlu perhatian lebih, terutama di bidang pendidikan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan konektivitas wilayah.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin
