“Selama ini konflik lahan sering terjadi karena proses perizinan dari pusat tidak selalu dibarengi dengan sosialisasi di daerah. Ini yang harus kita antisipasi melalui Ranperda ini,” ujar Akbar baru baru ini.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya penguatan mekanisme mediasi konflik di tingkat provinsi. Menurutnya, upaya penyelesaian sengketa lahan harus diperkuat agar tidak berlarut-larut dan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak. “Ke depan, mekanisme mediasi konflik di tingkat provinsi perlu diperkuat agar setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan adil,” katanya.
Melalui sosialisasi ke masyarakat, Akbar berharap masyarakat dapat memahami substansi Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, sekaligus memberikan masukan agar regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Tentu harapannya Ranperda ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Utara,” tutup Akbar. (adv)
“Selama ini konflik lahan sering terjadi karena proses perizinan dari pusat tidak selalu dibarengi dengan sosialisasi di daerah. Ini yang harus kita antisipasi melalui Ranperda ini,” ujar Akbar baru baru ini.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya penguatan mekanisme mediasi konflik di tingkat provinsi. Menurutnya, upaya penyelesaian sengketa lahan harus diperkuat agar tidak berlarut-larut dan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak. “Ke depan, mekanisme mediasi konflik di tingkat provinsi perlu diperkuat agar setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan adil,” katanya.
Melalui sosialisasi ke masyarakat, Akbar berharap masyarakat dapat memahami substansi Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, sekaligus memberikan masukan agar regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Tentu harapannya Ranperda ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Utara,” tutup Akbar. (adv)