Menurut dia, hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang secara jelas mengatur pemasukan dari aktivitas SPPG ke kas daerah.
“Sampai sekarang belum ada kontribusi pajaknya ke daerah. Karena itu, kami di Bapemperda sedang mengkaji kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Daerah,” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, kajian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penarikan pajak, tetapi juga mempertimbangkan potensi retribusi yang bisa dioptimalkan tanpa membebani pelaksana program.
Dino menegaskan, pengaturan tersebut penting agar program yang berjalan tidak hanya memberikan manfaat teknis di lapangan, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Kalau program ini berjalan di daerah, tentu idealnya ada kontribusi yang bisa kembali ke daerah. Itu yang sedang kami dorong agar bisa diatur secara jelas,” katanya.
Ia berharap, ke depan SPPG tidak hanya menjadi program yang dinikmati secara terbatas, tetapi juga mampu memperkuat pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Kami ingin program pusat ini minimal ada dampak untuk PAD daerah, supaya keuangan kita tidak terus dalam kondisi tertekan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
