Menurutnya, salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kepesertaan BPJS, mengingat layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu.
“Pembahasan ini kami lakukan secara hati-hati, terutama untuk program yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan,” ujarnya.
Di sisi lain, Supa’ad juga menyoroti dampak nyata dari keterbatasan fiskal yang mulai terlihat di sektor pendidikan, khususnya pada anggaran beasiswa.
Ia menyebutkan, anggaran beasiswa yang selama ini menjadi program andalan daerah mengalami pemangkasan cukup besar, yakni sebesar Rp15 miliar, dari sebelumnya Rp20 miliar menjadi Rp5 miliar.
“Pemangkasan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah memang sedang tidak dalam kondisi baik,” katanya.
Menurut dia, pengurangan anggaran tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap akses pendidikan masyarakat, terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada program beasiswa.
“Beasiswa ini selama ini menjadi andalan bagi banyak pelajar. Kalau berkurang drastis, tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan publik, serta mendorong pemerintah daerah menyusun skala prioritas secara tepat.
“Kami belum bisa menjanjikan sesuatu yang berlebihan karena memang kondisi anggarannya sakit sekali,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin
