Hal itu disampaikannya dalam rapat intensif pembahasan Raperda di Ruang Rapat Badan Penghubung (Banhub) Pemerintah Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, awal bulan ini.
Menurut Yancong, salah satu kunci utama peningkatan kualitas hidup masyarakat desa adalah keberadaan sektor ekonomi yang kuat dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Ia menilai, selama ini berbagai program pemberdayaan sering kali lebih banyak bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya administratif, tetapi harus menyentuh aspek kesejahteraan finansial. Karena kualitas hidup masyarakat sangat bergantung pada dukungan sektor ekonomi yang kuat,” kata Yancong.
Melalui Raperda ini, masyarakat desa diharapkan tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayahnya. Sebaliknya, mereka didorong menjadi pelaku utama yang mampu mengelola potensi ekonomi di desa secara mandiri.
Ia menegaskan konsep pemberdayaan yang diusung dalam regulasi tersebut berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan keterampilan serta penguatan kemampuan usaha agar warga desa memiliki kemandirian ekonomi.
Menurut dia, pendekatan pemberdayaan yang berbasis pada penguatan kapasitas masyarakat dinilai lebih efektif dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Kalau masyarakat sudah punya kemampuan dan keterampilan, mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di desa. Di situlah pemberdayaan benar-benar berjalan,” ujarnya. (Adv)
Editor: Erwin
