KORANKALTIM.COM, TARAKAN — Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman, memberikan sejumlah catatan terkait operasional distribusi bahan bakar minyak (BBM) di lapangan, terutama menyangkut standar keselamatan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Hal itu disampaikannya saat Komisi III DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja monitoring ke Fuel Terminal Pertamina di Tarakan pada pekan lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Jufri turut menyinggung peran Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi dalam memastikan pengelolaan SPBU tetap memperhatikan aspek keselamatan operasional.

Ia mengapresiasi pelayanan SPBU kepada masyarakat, tetapi menekankan agar pihak Pertamina terus melakukan pembaruan terhadap fasilitas pendukung keselamatan, termasuk ketersediaan dan kelayakan alat pemadam kebakaran di area pengisian BBM.

“Pelayanan yang diberikan SPBU sudah baik, namun standar keselamatan harus terus diperhatikan. Peralatan penunjang seperti alat pemadam kebakaran perlu selalu diperbarui dan dipastikan dalam kondisi siap pakai,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada konsumen mengenai prosedur keselamatan saat mengisi bahan bakar, salah satunya dengan memastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Kaltara juga mendorong SPBU dan penyalur BBM untuk menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan transaksi digital.

“Masyarakat sekarang jarang membawa uang tunai, apalagi jika ATM di lokasi sudah tidak ada. SPBU harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital,” kata Jufri. (adv)