Ia mengungkapkan, dari target awal enam bulan masa pembahasan, kini waktu yang tersisa tinggal empat bulan. Oleh sebab itu, Pansus III berkomitmen mempercepat proses pembahasan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan.
Arming juga menekankan pentingnya pemberdayaan desa mengingat Kaltara memiliki sekitar 482 desa dengan kekuatan adat istiadat yang masih terjaga.
Menurutnya, regulasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga bertujuan melindungi dan memperkuat kelembagaan adat yang ada.
“Melalui Raperda ini, kita ingin menghadirkan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta memastikan lembaga adat tetap terjamin. Harapannya, masyarakat desa semakin percaya diri dan kesejahteraannya meningkat,” kata Arming.
Ia menambahkan, percepatan pembahasan dilakukan agar regulasi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat desa di lapangan.
“Kita ingin Perda ini aplikatif dan tidak hanya normatif. Artinya, harus bisa diimplementasikan secara konkret untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Ia mengungkapkan, dari target awal enam bulan masa pembahasan, kini waktu yang tersisa tinggal empat bulan. Oleh sebab itu, Pansus III berkomitmen mempercepat proses pembahasan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan.
Arming juga menekankan pentingnya pemberdayaan desa mengingat Kaltara memiliki sekitar 482 desa dengan kekuatan adat istiadat yang masih terjaga.
Menurutnya, regulasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga bertujuan melindungi dan memperkuat kelembagaan adat yang ada.
“Melalui Raperda ini, kita ingin menghadirkan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta memastikan lembaga adat tetap terjamin. Harapannya, masyarakat desa semakin percaya diri dan kesejahteraannya meningkat,” kata Arming.
Ia menambahkan, percepatan pembahasan dilakukan agar regulasi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat desa di lapangan.
“Kita ingin Perda ini aplikatif dan tidak hanya normatif. Artinya, harus bisa diimplementasikan secara konkret untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin