Kedua, perlunya sistem peringatan dini yang terintegrasi. Mengingat banjir dipengaruhi kiriman air lintas wilayah bahkan lintas negara, ia mendorong adanya monitoring debit air secara real-time, koordinasi antar daerah hingga antarnegara, serta penyampaian informasi yang cepat kepada masyarakat sebelum air mencapai wilayah hilir.
Ketiga, normalisasi dan penguatan infrastruktur. Pemerintah diminta mengevaluasi sedimentasi sungai, memperkuat tanggul, serta menata ulang kawasan bantaran sungai yang berada di zona rawan banjir.
Keempat, membuka opsi relokasi sukarela sebagai solusi jangka panjang. Nasir menilai, apabila banjir hampir terjadi setiap tahun, pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan relokasi permukiman warga yang berada di zona dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Relokasi bukan berarti menggusur. Ini bentuk perlindungan negara agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban siklus banjir tahunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa relokasi harus dilakukan secara sukarela melalui dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Pemerintah juga perlu menyiapkan lahan yang aman dan layak, bantuan pembangunan rumah, fasilitas dasar, serta jaminan legalitas dan kepastian hak milik bagi warga terdampak.
Nasir berharap, dengan langkah-langkah strategis tersebut, penanganan banjir di Lumbis tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi kebijakan jangka panjang yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. (Adv)
Editor: Erwin
Kedua, perlunya sistem peringatan dini yang terintegrasi. Mengingat banjir dipengaruhi kiriman air lintas wilayah bahkan lintas negara, ia mendorong adanya monitoring debit air secara real-time, koordinasi antar daerah hingga antarnegara, serta penyampaian informasi yang cepat kepada masyarakat sebelum air mencapai wilayah hilir.
Ketiga, normalisasi dan penguatan infrastruktur. Pemerintah diminta mengevaluasi sedimentasi sungai, memperkuat tanggul, serta menata ulang kawasan bantaran sungai yang berada di zona rawan banjir.
Keempat, membuka opsi relokasi sukarela sebagai solusi jangka panjang. Nasir menilai, apabila banjir hampir terjadi setiap tahun, pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan relokasi permukiman warga yang berada di zona dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Relokasi bukan berarti menggusur. Ini bentuk perlindungan negara agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban siklus banjir tahunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa relokasi harus dilakukan secara sukarela melalui dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Pemerintah juga perlu menyiapkan lahan yang aman dan layak, bantuan pembangunan rumah, fasilitas dasar, serta jaminan legalitas dan kepastian hak milik bagi warga terdampak.
Nasir berharap, dengan langkah-langkah strategis tersebut, penanganan banjir di Lumbis tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi kebijakan jangka panjang yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. (Adv)
Editor: Erwin