Penulis: Rahmadani

KORANKALTIM.COM, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggagas skema kerja sama dengan perusahaan untuk berbagi beban iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. 

Kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dialihkan pembiayaannya ke daerah, sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah tengah tertekan akibat pemangkasan anggaran dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. 

Bahkan, pada pertengahan tahun ini, anggaran kembali dipotong hingga 30 persen. Untuk itu, Pemkot Bontang mendorong keterlibatan dunia usaha dalam skema pembiayaan bersama sebagai langkah menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat. 

Solusi tersebut mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi A DPRD Bontang, Arfian Arsyad. Ia menilai hal tersebut merupakan bukti pemerintah selalu hadir bagi masyarakat.

“Kesehatan warga merupakan bagian terpenting, segala cara perlu dilakukan termasuk kolaborasi bersama swasta,” katanya, Selasa (21/7/2026) Ia menjelaskan, banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Kota Taman wajib memberikan manfaat bagi publik sehingga tak hanya menumpang berusaha. 

Arfian juga menyampaikan, dengan sharing iuran seperti ini akan meringankan beban APBD. Sebab, anggaran tersebut perlu dialokasikan pada banyak sektor. 

“Kita terus berharap agar kondisi ini cepat berlalu. Namun, bagaimanapun kondisinya, sektor kesehatan harus menjadi perhatian utama,” ucapnya. Arfian berharap, seluruh masyarakat tetap bisa mengakses kesehatan dengan gratis, tidak boleh terdapat warga yang terkendala berobat karena tidak memiliki biaya. (adv)

Editor: Erwin