Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan bahwa retribusi sektor pariwisata hingga parkir harus bisa dimaksimalkan dengan baik.
1 menit baca

Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan bahwa retribusi sektor pariwisata hingga parkir harus bisa dimaksimalkan dengan baik.
Dirinya mengatakan, hingga saat ini Kota Taman masih sangat bergantung pada pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Selain itu dia juga menyoroti PAD Kota Bontang yang tidak pernah mencapai target. Hal tersebut diperparah dengan kondisi saat ini karena dari APBD hampir menyentuh Rp3 triliun harus merosot di kisaran Rp1 triliun lebih akibat pemangkasan tersebut.
“Maka itu, menggenjot retribusi merupakan hal penting meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” ucapnya.
Hal itu juga dipersiapkan untuk menghadapi ekonomi pasca migas. Sebab Kota Bontang merupakan salah satu kota yang wilayahnya terdapat perusahaan pengolah gas.
Ia menjelaskan, aturan mengenai penarikan retribusi diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024.
Bonnie berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait beserta seluruh elemen masyarakat bisa meningkatkan kesadaran retribusi parkir dan pariwisata.
“Hasil retribusi bisa kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur Bontang. Serta menjadi titik awal kesadaran pentingnya PAD,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Dirinya mengatakan, hingga saat ini Kota Taman masih sangat bergantung pada pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Selain itu dia juga menyoroti PAD Kota Bontang yang tidak pernah mencapai target. Hal tersebut diperparah dengan kondisi saat ini karena dari APBD hampir menyentuh Rp3 triliun harus merosot di kisaran Rp1 triliun lebih akibat pemangkasan tersebut.
“Maka itu, menggenjot retribusi merupakan hal penting meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” ucapnya.
Hal itu juga dipersiapkan untuk menghadapi ekonomi pasca migas. Sebab Kota Bontang merupakan salah satu kota yang wilayahnya terdapat perusahaan pengolah gas.

Ia menjelaskan, aturan mengenai penarikan retribusi diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024.
Bonnie berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait beserta seluruh elemen masyarakat bisa meningkatkan kesadaran retribusi parkir dan pariwisata.
“Hasil retribusi bisa kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur Bontang. Serta menjadi titik awal kesadaran pentingnya PAD,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG