Pengakuan ini disampaikan Raking setelah melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu lalu. Menurut Raking, selama kunjungan di Kukar, mereka mengetahui bahwa di sekolah negeri tidak ada lagi biaya Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP), kecuali di sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta di Samarinda dan Kukar bahkan menolak menerima bantuan dari Bosnas atau Bosda karena mereka merasa mampu mandiri.
“Harusnya pemerintah bisa studi banding mengunjungi sekolah-sekolah tersebut guna memahami lebih lanjut tentang sistem pengelolaan yang membuat mereka bisa berdiri sendiri,” jelasnya baru-baru ini.
Meskipun demikian, keputusan sekolah-sekolah tersebut untuk tidak menggunakan Bosnas atau Bosda masih akan didalami lebih lanjut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Kukar dan Samarinda belum memberikan rincian tentang sistem pengelolaan sekolah-sekolah tersebut yang memungkinkan mereka bisa mandiri.
Raking menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan surat resmi dan akan difasilitasi oleh dinas terkait untuk meninjau langsung sekolah-sekolah tersebut. Menurutnya, pemahaman mengenai pengelolaan sekolah lebih baik dimiliki oleh yayasan yang menaungi sekolah tersebut.
Raking mengungkapkan kekagumannya terhadap sekolah swasta yang mampu mandiri hingga menolak bantuan dari pemerintah. Ia berharap untuk memahami lebih dalam tentang keberhasilan mereka, apakah karena pemilik sekolah yang merupakan pengusaha sukses atau adanya inovasi luar biasa yang membuat sekolah-sekolah tersebut bisa berdiri sendiri.
"Ini merupakan hal yang perlu dipelajari. Siapa tahu, sekolah-sekolah di Bontang juga bisa mencapai mandiri seperti mereka di masa depan, hal ini tentu akan menjadi prestasi luar biasa," pungkasnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin