Pria yang akrab disapa AH itu menyebut, postur APBD bisa digunakan untuk menyewa kapal pulang pergi dan menambah jumlah personel guru. Alhasil tidak ada alasan lagi jika beban tersebut harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Apalagi mengingat kondisi perekonomian mereka juga terbilang cukup sulit, karena tidak memiliki penghasilan tetap.
"Kalau mereka harus menyewa kapal, kasihan. Belum buat makan sehari-hari, malah ditambah beban sewa kapal. Tapi kalau guru yang disiapkan ke sana lebih mudah. Tinggal dihitung saja berapa kebutuhan gurunya. Pemerintah sifatnya harus melayani,” Agus.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Bontang, Bambang Cito Mulyono bakal berkoordinasi dengan perusahaan agar bisa membantu fasilitas kapal. Sebab pemkot tak bisa memberikan lantaran terkendala status sekolah yang bukan merupakan sekolah negeri, melainkan swasta.
“Bukan berarti membeda-bedakan. Tapi kami terbentur soal kewenangan. Kecuali negeri bisa kami berikan. Seperti halnya di Tihi-Tihi, Gusung dan Selangan,” ujar Bambang.
Diketahui, fasilitas SD YPPI Malahing hanya sampai jenjang kelas 5. Sementara kelas 6, berada di Jalan WR Supratman Kelurahan Tanjung Laut, tidak ada jenjang lain. Alhasil bila anak-anak setempat inging melanjutkan sekolah ke tingkat SMP maupun SMA, maka harus bersekolah di kawasan darat Bontang. (Adv)
Editor: Aspian Nur