Hal itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Ia menegaskan, masalah ini perlu ditanggapi serius lantaran dapat mempengaruhi kemampuan komunitas pesisir dalam bersaing, bahkan secara global.
Menurut Politikus Gerindra ini, pendidikan adalah kunci. Namun, sayangnya, fasilitas pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Kota Bontang sulit dijangkau oleh masyarakat pesisir. “Ini harus diseriusi oleh pemerintah,” ujar Agus Haris baru-baru ini.
Pemerintah setempat juga mengakui permasalahan ini. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa regulasi di daerah perairan pesisir masih belum sempurna. Namun, ia menyoroti pentingnya dialog terbuka dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat.
"Apa yang kami butuhkan adalah komunikasi yang efektif. Ribuan regulasi tidak selalu menjadi jawaban, tetapi dengan dialog yang baik, kami yakin masalah ini dapat diatasi," kata Akmal Malik saat di temui di HUT Kota Bontang baru-baru ini.
Pemerintah daerah dan stakeholder terkait di Kota Bontang kini berkomitmen untuk duduk bersama guna mencari solusi konkret. Harapan terbesar adalah agar setiap anak di wilayah pesisir memiliki akses yang setara dan layak terhadap pendidikan, memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang.
Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, para pemangku kepentingan berencana untuk merumuskan kebijakan baru yang mendukung pembangunan sekolah-sekolah di daerah pesisir. Semua pihak yakin bahwa dengan kerja sama yang kuat dan komunikasi yang terbuka, mereka dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada. “Kita semua berkewajiban memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat pesisir Kota Bontang,” ujarnya. (Adv)
Penulis: Maruly Zainuddin