Dalam penjelasannya, Agus Haris juga mengingatkan bahwa sebelumnya, penetapan nominal insentif ini terkait dengan kondisi APBD Bontang yang terbatas. Namun, saat ini, APBD Kota Taman selalu di atas Rp1 triliun, sehingga ada peluang untuk meningkatkan insentif guru honorer.
Revisi ini yang diinisiasi oleh Pemkot pada tahun 2015, hanya mengubah durasi masa bakti guru honorer penerima insentif dan durasi pemerolehan NUPTK sebagai syarat penerima insentif. Agus Haris yakin bahwa pembahasan revisi ini kemungkinan hanya akan memerlukan tiga kali pertemuan sebelum disahkan, terutama jika hanya satu ayat yang perlu direvisi.
Menurutnya, guru swasta memiliki peran penting dalam mendidik generasi bangsa, terutama di jenjang PAUD hingga SMP. Sedangkan untuk SMA dan SMK, hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Semua ini dilakukan dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan memastikan pendidikan berkualitas di Kota Bontang,” tandasnya. (adv)
Editor: Maruly Zainuddin
Dalam penjelasannya, Agus Haris juga mengingatkan bahwa sebelumnya, penetapan nominal insentif ini terkait dengan kondisi APBD Bontang yang terbatas. Namun, saat ini, APBD Kota Taman selalu di atas Rp1 triliun, sehingga ada peluang untuk meningkatkan insentif guru honorer.
Revisi ini yang diinisiasi oleh Pemkot pada tahun 2015, hanya mengubah durasi masa bakti guru honorer penerima insentif dan durasi pemerolehan NUPTK sebagai syarat penerima insentif. Agus Haris yakin bahwa pembahasan revisi ini kemungkinan hanya akan memerlukan tiga kali pertemuan sebelum disahkan, terutama jika hanya satu ayat yang perlu direvisi.
Menurutnya, guru swasta memiliki peran penting dalam mendidik generasi bangsa, terutama di jenjang PAUD hingga SMP. Sedangkan untuk SMA dan SMK, hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Semua ini dilakukan dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan memastikan pendidikan berkualitas di Kota Bontang,” tandasnya. (adv)