DPRD Bontang Soroti Pengadaan Lahan untuk Pemakaman, Pemkot Dinilai Lamban Mengambil Keputusan

Kata Amir Tosina, hingga kini pihaknya belum menerima perkembangan pengadaan lahan tersebut. Padahal sebelumnya, pihaknya bersama pemkot sudah beberapa kali melakukan peninjauan lahan yang dinilai representatif.

Tak hanya itu, rapat dengar pendapat juga sudah sering dilakukan. Namun pihak pemerintah ia nilai lamban mengambil keputusan. Padahal masyarakat Bontang Barat sudah resah, terlebih untuk lahan pemakaman muslim.

“Buat apa rapat-rapat terus kalau tidak ada inisiatif pemerintah untuk menganggarkan. Sudah berapa periode diminta supaya ada pemakaman di Bontang Barat, hingga saat ini tidak terealisasi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kawasan Bontang Barat memang mayoritas berasal dari kalangan non muslim, sehingga untuk makam masyarakat muslim harus menumpang di kawasan Kutai Timur. Sebenarnya pihaknya sudah mendapat rekomendasi tiga lahan yang representatif.

Bahkan, masyarakat juga sudah sepakat untuk menjual lahan ke pemerintah. Pihaknya pun sudah pernah melakukan kunjungan di kawasan itu. Namun hingga kini, anggaran untuk pengadaan lahan ini belum juga dibahas. “Kami terus mendesak. Tinggal pemerintah saja yang harus ambil sikap,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah sudah pernah mau menggandeng pihak akademisi untuk uji kelayakan lahan hingga urusan administratif lainnya. Tapi hingga kini belum ada kelanjutan dari proses itu.

Politisi Partai Gerindra itu pun menyarankan agar dinas terkait bisa segera menyediakan anggaran, mengingat pemakaman muslim ini sangat dibutuhkan masyarakat. “Kita sudah bahas terus, jadi harus ada follow up (tindak lanjut). Jangan lagi ganti periode masalah ini lagi yang diurus,” tutupnya. (Adv)

Editor: Maruly Zainuddin

DPRD Bontang Soroti Pengadaan Lahan untuk Pemakaman, Pemkot Dinilai Lamban Mengambil Keputusan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini