Penulis : Romi Ali
KORANKALTIM.COM, BONTANG - Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris yang melaksanakan Reses pada masa sidang III tahun 2023 menaruh perhatian mendalam terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat pesisir Pulau Gusung.
1 menit baca

Penulis : Romi Ali
KORANKALTIM.COM, BONTANG - Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris yang melaksanakan Reses pada masa sidang III tahun 2023 menaruh perhatian mendalam terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat pesisir Pulau Gusung.
Reses yang berlangsung di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Selatan pada Minggu (20/8/2023) lalu itu menyoroti berbagai masalah yang dihadapi warga setempat. Dalam diskusi, masyarakat Pulau Gusung yang mayoritas merupakan nelayan mengeluhkan sulitnya menangkap ikan akibat jarak yang harus ditempuh.
Agus Haris, yang akrab disapa AH, menegaskan, bahwa pemerintah kota dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terdampak, terutama oleh dampak industri."Jarak yang harus ditempuh oleh nelayan untuk menangkap ikan cukup jauh, menyebabkan beban yang cukup besar bagi mereka," jelasnya, baru-baru ini.
Selain itu, AH juga menekankan pentingnya penataan bangunan dan infrastruktur untuk Pulau Gusung. Ia mengungkapkan rencana untuk menjadikan pulau tersebut sebagai destinasi desa wisata di masa depan. "Upaya ini memerlukan perhatian serius terhadap perbaikan kondisi pulau," ujarnya.
Salah satu masalah lain yang ditemukan adalah ketersediaan sumber air bersih. Polusi asap industri sering mencemari sumber air hujan yang digunakan oleh warga. AH menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama, mengingat mereka tidak hanya terdampak langsung oleh industri, tetapi juga mengalami hilangnya mata pencaharian.
Pengelolaan wilayah laut dan pesisir menjadi kendala karena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang terkait. AH menjelaskan bahwa sinergi dalam pengelolaan wilayah pesisir menjadi penting. "Tidak hanya untuk Pulau Gusung tetapi juga pulau-pulau lain di perairan," terangnya.
Dengan penekanan pada masalah-masalah ini, AH berharap bahwa pemerintah dan berbagai pihak terkait akan memperhatikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memastikan keberlanjutan lingkungan pulau tersebut dalam rangka menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik. (adv)
Editor: Maruly Zainuddin
Reses yang berlangsung di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Selatan pada Minggu (20/8/2023) lalu itu menyoroti berbagai masalah yang dihadapi warga setempat. Dalam diskusi, masyarakat Pulau Gusung yang mayoritas merupakan nelayan mengeluhkan sulitnya menangkap ikan akibat jarak yang harus ditempuh.
Agus Haris, yang akrab disapa AH, menegaskan, bahwa pemerintah kota dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terdampak, terutama oleh dampak industri."Jarak yang harus ditempuh oleh nelayan untuk menangkap ikan cukup jauh, menyebabkan beban yang cukup besar bagi mereka," jelasnya, baru-baru ini.
Selain itu, AH juga menekankan pentingnya penataan bangunan dan infrastruktur untuk Pulau Gusung. Ia mengungkapkan rencana untuk menjadikan pulau tersebut sebagai destinasi desa wisata di masa depan. "Upaya ini memerlukan perhatian serius terhadap perbaikan kondisi pulau," ujarnya.
Salah satu masalah lain yang ditemukan adalah ketersediaan sumber air bersih. Polusi asap industri sering mencemari sumber air hujan yang digunakan oleh warga. AH menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama, mengingat mereka tidak hanya terdampak langsung oleh industri, tetapi juga mengalami hilangnya mata pencaharian.

Pengelolaan wilayah laut dan pesisir menjadi kendala karena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang terkait. AH menjelaskan bahwa sinergi dalam pengelolaan wilayah pesisir menjadi penting. "Tidak hanya untuk Pulau Gusung tetapi juga pulau-pulau lain di perairan," terangnya.
Dengan penekanan pada masalah-masalah ini, AH berharap bahwa pemerintah dan berbagai pihak terkait akan memperhatikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memastikan keberlanjutan lingkungan pulau tersebut dalam rangka menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik. (adv)
Editor: Maruly Zainuddin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG