Penulis : Romi Ali Darmawan
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Keputusan Pemerintah Kota Bontang untuk menarik tempat sampah telah menimbulkan masalah yang kompleks bagi masyarakat di kota tersebut.
2 menit baca

Penulis : Romi Ali Darmawan
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Keputusan Pemerintah Kota Bontang untuk menarik tempat sampah telah menimbulkan masalah yang kompleks bagi masyarakat di kota tersebut.
Tanpa adanya lokasi resmi untuk membuang sampah, banyak warga yang memilih mengabaikan etika dan kesehatan dengan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menyulitkan aktivitas sehari-hari warga.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina pun menyoroti isu serius mengenai masalah penanganan sampah tersebut dan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan merancang sistem pembuangan sampah yang jelas untuk mengatasi dampak buruk dari penarikan tempat sampah oleh pemerintah.
Amir Tosina menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan penanganan sampah yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, sehingga dapat lebih diterima dan dijalankan oleh warga setempat.
Menurutnya hal Ini bukan sekadar urusan pemerintah atau DLH saja, tetapi harus melibatkan keinginan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kata dia, jika warga setuju untuk menghilangkan tempat sampah di wilayahnya, pemerintah bisa menariknya.
"Namun jika ada ketidaksetujuan, maka dibutuhkan pendekatan edukatif dan memberikan alternatif lokasi pembuangan sampah yang tersentral," tegas Amir, dihubungi melalui telepon, Senin (31/7/2023)
Dalam konteks ini, Amir juga mengimbau agar DLH bekerja lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembuangan sampah yang benar. Selain itu, ia meminta DLH untuk menghadirkan solusi nyata dalam waktu yang tepat. "September mendatang, saya berharap masalah ini sudah selesai dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari sistem pembuangan sampah yang lebih baik," tambahnya.
Permintaan tegas dari Ketua Komisi III DPRD Bontang ini menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan sampah di kota. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menyediakan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, diharapkan kota Bontang dapat mengatasi tantangan sampah dengan lebih efektif dan berkelanjutan. (adv)
Tanpa adanya lokasi resmi untuk membuang sampah, banyak warga yang memilih mengabaikan etika dan kesehatan dengan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menyulitkan aktivitas sehari-hari warga.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina pun menyoroti isu serius mengenai masalah penanganan sampah tersebut dan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan merancang sistem pembuangan sampah yang jelas untuk mengatasi dampak buruk dari penarikan tempat sampah oleh pemerintah.
Amir Tosina menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan penanganan sampah yang berkelanjutan. Ia menyarankan agar kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, sehingga dapat lebih diterima dan dijalankan oleh warga setempat.
Menurutnya hal Ini bukan sekadar urusan pemerintah atau DLH saja, tetapi harus melibatkan keinginan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kata dia, jika warga setuju untuk menghilangkan tempat sampah di wilayahnya, pemerintah bisa menariknya.

"Namun jika ada ketidaksetujuan, maka dibutuhkan pendekatan edukatif dan memberikan alternatif lokasi pembuangan sampah yang tersentral," tegas Amir, dihubungi melalui telepon, Senin (31/7/2023)
Dalam konteks ini, Amir juga mengimbau agar DLH bekerja lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembuangan sampah yang benar. Selain itu, ia meminta DLH untuk menghadirkan solusi nyata dalam waktu yang tepat. "September mendatang, saya berharap masalah ini sudah selesai dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari sistem pembuangan sampah yang lebih baik," tambahnya.
Permintaan tegas dari Ketua Komisi III DPRD Bontang ini menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan sampah di kota. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menyediakan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, diharapkan kota Bontang dapat mengatasi tantangan sampah dengan lebih efektif dan berkelanjutan. (adv)






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG