Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menekankan pembahasan harus difokuskan kepada landasan hukum Raperda tersebut.
"Dasar hukum Raperda ini belum kelar, jadi harus fokus dulu disini," kata Haris dalam rapat pembahasan Raperda baru-baru ini.
Haris meminta agar setiap regulasi seperti Raperda perlu ada kepastian konsideran yang mencakup semua isi yang ada dalam raperda penanggulangan kemiskinan.
"Coba bagian hukum mengecek dan menjelaskan dasar kata mengingat terkait peraturan dan konsideran," tegasnya
Raperda penanggulangan kemiskinan ditargetkan tuntas tahun 2022 ini dan Haris berharap keberadaan Raperda inisiatif DPRD Bontang tersebut, bisa menekan angka kemiskinan di Kota Bontang.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur
Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menekankan pembahasan harus difokuskan kepada landasan hukum Raperda tersebut.
"Dasar hukum Raperda ini belum kelar, jadi harus fokus dulu disini," kata Haris dalam rapat pembahasan Raperda baru-baru ini.
Haris meminta agar setiap regulasi seperti Raperda perlu ada kepastian konsideran yang mencakup semua isi yang ada dalam raperda penanggulangan kemiskinan.
"Coba bagian hukum mengecek dan menjelaskan dasar kata mengingat terkait peraturan dan konsideran," tegasnya
Raperda penanggulangan kemiskinan ditargetkan tuntas tahun 2022 ini dan Haris berharap keberadaan Raperda inisiatif DPRD Bontang tersebut, bisa menekan angka kemiskinan di Kota Bontang.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur