Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan pemerintah provinsi meminta 10 kabupaten kota melakukan penyesuaian untuk menopang IKN. "Permintaan itu bisa dipenuhi jika kabupaten dan kota mau menyesuaikan," ujar Agus Haris.
Pemerintah Kota Bontang bisa sekaligus memanfaatkan hal ini untuk memperbaiki penataan wilayah. Revisi bisa dilakukan untuk beberapa hal, misalnya RTRW khusus zona industri. Zona industri Bontang saat ini hanya meliputi wilayah Pupuk kaltim, Badak LNG dan Bontang Lestari. “Pemkot Bontang harus segera menyesuaikan diri terutama atas dampak pembangunan IKN,” sebutnya.
Proyek IKN menjadi efek atas perubahan kondisi pembangunan di daerah, baik itu infrastruktur maupun pembangunan industri sebagai bagian penting dari penopang ekonomi di Bontang. "Bontang juga sebagai penyangga IKN berdampak strategis bagi pembangunan Kalimantan Timur," pungkas Agus.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan pemerintah provinsi meminta 10 kabupaten kota melakukan penyesuaian untuk menopang IKN. "Permintaan itu bisa dipenuhi jika kabupaten dan kota mau menyesuaikan," ujar Agus Haris.
Pemerintah Kota Bontang bisa sekaligus memanfaatkan hal ini untuk memperbaiki penataan wilayah. Revisi bisa dilakukan untuk beberapa hal, misalnya RTRW khusus zona industri. Zona industri Bontang saat ini hanya meliputi wilayah Pupuk kaltim, Badak LNG dan Bontang Lestari. “Pemkot Bontang harus segera menyesuaikan diri terutama atas dampak pembangunan IKN,” sebutnya.
Proyek IKN menjadi efek atas perubahan kondisi pembangunan di daerah, baik itu infrastruktur maupun pembangunan industri sebagai bagian penting dari penopang ekonomi di Bontang. "Bontang juga sebagai penyangga IKN berdampak strategis bagi pembangunan Kalimantan Timur," pungkas Agus.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur