Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris pun menyarankan kepada Pemkot Bontang agar penanggulangan banjir dapat dilakukan sebelum tahun 2023. Mengingat masa jabatan Wali kota dan Wakil Wali kota Bontang saat ini terbilang singkat.
Tetapi nyatanya, dalam rancangan awal RPJMD tersebut Pemkot Bontang baru akan memasukkan usulan penanggulangan banjir di tahun 2023. Seharusnya penanganan banjir di Bontang menjadi program utama yang harus diprioritaskan oleh Pemkot.
“Program prioritas penanggulangan banjir sebaiknya dilakukan mulai tahun 2022,” ujar Abdul Haris saat membacakan laporan Komisi I DPRD Bontang terkait rencana awal RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Di Gedung DPRD Bontang. Jumat (2/7/2021).
Kemudian, terkait program penanggulangan banjir pada halaman 344 akan ada rencana penataan sebanyak 98 bangunan untuk penataan bangunan di bantaran sungai. Ia juga mempertanyakan, apakah penataan itu dilakukan dengan cara pembongkaran atau dengan cara lain.
“Jika dilakukan pembongkaran, bagaimana dampak sosial yang akan muncul,” ucapnya. (Adv/KK006)
Editor : Bambang Irawan