Menurutnya upaya dari Polres Bontang patut diapresiasi, bisa dibayangkan berapa warga yang terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba itu.
“Saya apresiasi kerja dari Polres,” ujarnya beberapa hari yang lalu. Saat rapat bersama dengan Pemkot Bontang, di ruang paripurna DPRD.
Selain itu, ia juga mendukung wacana Pemkot untuk melakukan tes urine terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Bontang
Tidak terkecuali, lanjutnya. anggota dewan juga harus di tes urinen, pernyataan itu disambut riuh tepuk tangan peserta rapat.
Senada, Bachtiar Wakkang memberikan masukan agar tes urine bisa dilakukan secara berkala. Setidaknya empat bulan sekali, artinya dalam setahun setidaknya tiga kali PNS maupun non PNS dites urine.
"Itu kalau bisa bersifat wajib," ucapnya.
Pasalnya, kata BW-sapaan akrabnya, data yang diterima dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), salah satu sumber peredaran narkoba berasal dari kalangan pemerintah.
"Itu harus diusulkan penganggarannya pak Wali, karena semangat kita ini sama, permasalahan norkoba sangat mengancam generasi kita," tuturnya.
Walikota Bontang, Basri Rase menyambut baik keinginan dua anggota dewan tersebut, pihaknya sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Pasalnya, ini merupakan salah satu janji politik yang pernah disampaikan.
Kata dia, pihaknya akan mengusulkan penganggaran untuk menindak lanjuti persoalan tersebut.
Setidaknya akan ada tes urine 3-4 kali setiap tahunnya. Disinggung soal jumlah anggaran yang akan digunakan, Basri berkata masih dalam proses pembahasan.
"Belum tahu berapa nominalnya, nanti kita bahas. Kami usahakan tahun ini dianggaran perubahan," pungkasnya. (ADV/KK005)
Editor : Bambang Irawan