Apalagi, jika master plan banjir ini dilaksanakan dengan skema multiyears. Tentu, Basri dan Najirah akan kesulitan, karena aturan melarang kepala daerah melaksanakan kegiatan tahun jamak diakhir masa jabatan. "Kalau APBD murni 2022 baru disusun, kan sulit dilaksanakan di APBD - perubahan 2022, karena harus lelang lagi dan waktu sudah mepet," bebernya.
Ia menilai seharusnya dewan mempertimbangkan dulu dengan baik sebelum mengambil keputusan, karena pada prinsipnya Pemerintah dan DPRD harusnya bersama-sama berjuang membangun kota ini. "Yah, harusnya didorong dong, kan dewan sendiri berteriak. Tapi giliran diusulkan kok dicoret," katanya.
Terlebih lagi master plan banjir ini merupakan hasil kerja pansus atau bisa dikatakan anak kandung dari DPRD "Kasihan masyarakat harus menunggu lebih lama lagi, padahal pemerintah sudah berupaya agar realisasi penyelesaian persoalan banjir bisa dilaksanakan segera," pungkasnya. (ADV/KK005/DPRD)
Editor : Bambang Irawan
Apalagi, jika master plan banjir ini dilaksanakan dengan skema multiyears. Tentu, Basri dan Najirah akan kesulitan, karena aturan melarang kepala daerah melaksanakan kegiatan tahun jamak diakhir masa jabatan. "Kalau APBD murni 2022 baru disusun, kan sulit dilaksanakan di APBD - perubahan 2022, karena harus lelang lagi dan waktu sudah mepet," bebernya.
Ia menilai seharusnya dewan mempertimbangkan dulu dengan baik sebelum mengambil keputusan, karena pada prinsipnya Pemerintah dan DPRD harusnya bersama-sama berjuang membangun kota ini. "Yah, harusnya didorong dong, kan dewan sendiri berteriak. Tapi giliran diusulkan kok dicoret," katanya.
Terlebih lagi master plan banjir ini merupakan hasil kerja pansus atau bisa dikatakan anak kandung dari DPRD "Kasihan masyarakat harus menunggu lebih lama lagi, padahal pemerintah sudah berupaya agar realisasi penyelesaian persoalan banjir bisa dilaksanakan segera," pungkasnya. (ADV/KK005/DPRD)
Editor : Bambang Irawan