1 menit baca270 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris menilai, pemerintah konyol. Apabila sampai dunia pendidikan sampai menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Seharusnya dunia pendidikan mendapatkan subsidi bahkan digratiskan, bukan sebaliknya.
“Saya anggap ini konyol. Harusnya negara memberikan kualitas pendidikan yang terbaik bagi warganya” ujarnya. Jumat (18/6/2021).
Dia tidak habis pikir dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah. Selain akan mengenakan pajak bagi dunia pendidikan. Bagi sembako dan dunia kesehatan pun akan dikenakan pajak juga. Pastinya, kebijakan itu akan membuat masyarakat semakin sengsara. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Tidak habis pikir saya. Bisanya mereka (pemerintah) berpikir seperti itu,” sebutnya.
Menurutnya, munculnya wacana tersebut, sama saja memperlihatkan apabila saat ini negara sedang kebingungan dalam mencari anggaran. Apakah lilitan utang negara semakin meningkat atau defisitnya anggaran negara.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seharusnya potensi itu yang dikejar. Bukan malah memberatkan masyarakat.
“Bukan rakyat memikirkan negara. Tetapi negara memikirkan rakyat. Ada yang salah dengan cara bernegara ini. Di luar logika saya ini,” pungkasnya. (AdvKK006)
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
