“Kami target dalam dua bulan akan datang sudah rampung. Karenna sudah cukup lama diusulkan,” ujar Abdul Samad, Selasa (25/5/2021).
Sejatinya, kata Abdul Samad Raperda tersebut telah disusun sebelumnya, tetapi pihak Komisi III DPRD tetap melibatkan dua lembaga adat yang ada. Agar turut andil dalam memberikan masukan ataupun saran terhadap raperda itu. Walaupun ada sedikit masukan dari pihak lembaga adat tetapi tidak merupah pasal-pasal yang ada di dalam raperda. Sehingga hanya butuh diselaraskan saja beberapa isi dari raperda.
“Yang dibahas ada 10 bab dengan berisikan 17 pasal,” ucapnya.
Ismail selaku Ketua Lembaga Adat Kutai di Guntung menyambut baik uji publik raperda PLA. Karena raperda tersebut sudah cukup lama diusulkan. Dan akhirnya dalam waktu dekat akan rampung.
Setelah Raperda itu resmi disahkan menjadi .perda Bontang maka akan terbit peraturan Wali kota (Perwali) Bontang tentang lembaga adat. Sehingga ketika acara ada acara adat akan lebih mudah dalam penganggarannya untuk acara itu.
“Kalau dari kami polanya terserah kepada pemerintah seperti apa. Apa dikelola kami secara langsung atau OPD terkait. Tetapi saya lebih memilih untuk dikelola OPD dari segi anggaran. Dan kami selaku pelaksana teknis nantinya,” disampaikannya. [AdvKK006]
Editor : Rusdi
“Kami target dalam dua bulan akan datang sudah rampung. Karenna sudah cukup lama diusulkan,” ujar Abdul Samad, Selasa (25/5/2021).
Sejatinya, kata Abdul Samad Raperda tersebut telah disusun sebelumnya, tetapi pihak Komisi III DPRD tetap melibatkan dua lembaga adat yang ada. Agar turut andil dalam memberikan masukan ataupun saran terhadap raperda itu. Walaupun ada sedikit masukan dari pihak lembaga adat tetapi tidak merupah pasal-pasal yang ada di dalam raperda. Sehingga hanya butuh diselaraskan saja beberapa isi dari raperda.
“Yang dibahas ada 10 bab dengan berisikan 17 pasal,” ucapnya.
Ismail selaku Ketua Lembaga Adat Kutai di Guntung menyambut baik uji publik raperda PLA. Karena raperda tersebut sudah cukup lama diusulkan. Dan akhirnya dalam waktu dekat akan rampung.
Setelah Raperda itu resmi disahkan menjadi .perda Bontang maka akan terbit peraturan Wali kota (Perwali) Bontang tentang lembaga adat. Sehingga ketika acara ada acara adat akan lebih mudah dalam penganggarannya untuk acara itu.
“Kalau dari kami polanya terserah kepada pemerintah seperti apa. Apa dikelola kami secara langsung atau OPD terkait. Tetapi saya lebih memilih untuk dikelola OPD dari segi anggaran. Dan kami selaku pelaksana teknis nantinya,” disampaikannya. [AdvKK006]
Editor : Rusdi