Saat menyampaikan LKPJ, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang Kedua DPRD Kota Bontang, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 ini, merupakan pelaksanaan tahun kelima dari tugas dan tanggungjawab Wali Kota Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Basri Rase sebagai kewajiban konstitusional kepalaa daerah.
“Secara umum capaian kinerja dan sasaran pembangunan pada tahun 2020, mengalami penurunan akibat pandemic Covid 19, jika dibandingkan dengan capaian pembangunan pada 2019,” kata Neni Moerniaeni. Namun, lanjut Neni, penurunan capaian pembangunan pada 2020 tidak hanya terjadi di Kota Bontang, melainkan juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.

Dikatakan Neni, sepanjang tahun 2020, telah melaksanakan 28 urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 4 urusan pilihan serta 7 fungsi penunjang urusan Pemerintahan, yang dijabarkan dalam 299 program dan 1.976 kegiatan.
Untuk program dan kegiatan wajib pelayanan dasar meliputi 99 proggram dan 571 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp505,17 miliar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp460,87 M lebih atau 91,23 persen. Sedangkan untuk program dan kegiatan wajib non pelayanan dasar meliputi 91 program dan 311 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp117,08 miliar lebih.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp106,93 miliar atau 91,33 persen. Sedangkan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam urusan pilihan meliputi 20 program dan 54 kegiatan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp70,07 miliar lebih dengan realisasi Rp.67,50 miliar lebih, lalu untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang meliputi 89 program dan 1.040 kegiatan.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp268,96 miliar lebih dengan realisasi Rp.253,08 miliar lebih. Usai penyampaian LKPJ Wali Kota akhir tahun anggaran 2020, DPRD Kota Bontang, pada hari Selasa (9/3) langsung menggelar rapat internal pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ yang telah disampaikan oleh wali kota. (Adv/kk04)
Editor : Rusdi