Di balik fungsi informatif tersebut, keberadaan videotron kini dinilai memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Berau, Liliansyah.
Menurutnya, pengelolaan videotron tidak boleh hanya berfokus pada penyampaian informasi pemerintahan, tetapi juga diarahkan sebagai media promosi yang mampu memberikan dampak finansial bagi daerah.
“Selama program itu memberikan manfaat besar bagi daerah dan masyarakat, khususnya dalam hal informasi dan komunikasi visual, tentu sangat kami dukung,” ujarnya.
Ia menilai, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, termasuk dalam membangun sistem komunikasi publik yang modern dan produktif.
Keberadaan videotron dinilai mampu menjadi media efektif untuk memperkenalkan potensi daerah, promosi kegiatan, hingga penyampaian informasi strategis kepada masyarakat.
Liliansyah mengatakan, konten yang ditampilkan melalui videotron juga harus memberikan nilai edukasi dan memperkuat literasi digital masyarakat. Menurutnya, informasi yang disajikan perlu menonjolkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Berau.
“Informasi yang ditampilkan harus menambah wawasan terkait keunggulan Bumi Batiwakkal,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menambah titik pemasangan videotron, khususnya di kawasan persimpangan jalan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Dengan penempatan yang tepat, media digital tersebut dinilai dapat menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.
Tak hanya untuk promosi daerah, videotron juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi program pemerintah, kampanye pelayanan publik, hingga penyampaian imbauan penting kepada masyarakat.
Politis Partai NasDem itu menegaskan, pengelolaan videotron perlu dilakukan secara profesional oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar investasi anggaran yang telah dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Selain untuk sosialisasi daerah, ini harus menjadi sumber pendapatan. Makanya harus dikelola profesional oleh OPD terkait agar anggaran yang sudah dikucurkan memberikan hasil positif bagi daerah,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin