Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengatakan pemerintah daerah perlu mengevaluasi pola mutasi nakes agar tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan di wilayah terpencil.
“Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan mutasi tenaga kesehatan, terutama bagi mereka yang ditempatkan di wilayah terpencil agar tidak dipindahkan sebelum masa tugasnya selesai,” ujarnya.
Menurutnya, perpindahan tenaga kesehatan yang dilakukan sebelum masa tugas berakhir dapat menyebabkan pelayanan di puskesmas menjadi tidak maksimal. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan menghambat kesinambungan program kesehatan yang sedang berjalan di kampung-kampung.
Ia menilai, kebijakan mutasi yang terlalu cepat berpotensi bertentangan dengan aturan kepegawaian sekaligus memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi ini menyebabkan pelayanan di puskesmas tidak optimal. Karena itu, tenaga kesehatan yang terlanjur dimutasi sebelum waktunya perlu dikembalikan ke penempatan awal,” tegasnya.
Selain persoalan mutasi, pihaknya juga menyoroti masih terjadinya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di sejumlah wilayah di Kabupaten Berau. Beberapa fasilitas kesehatan disebut masih kekurangan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat kampung guna menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Pihaknya menilai keluhan masyarakat terkait kekosongan obat masih kerap terjadi sehingga perlu adanya penguatan koordinasi distribusi.
“Koordinasi distribusi obat harus diperkuat agar tidak ada fasilitas kesehatan yang mengalami kekurangan stok,” katanya.
Ia juga mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas, termasuk segera memenuhi kebutuhan dokter di fasilitas kesehatan yang masih kekurangan tenaga medis.
“Kami meminta adanya evaluasi terhadap rumah sakit dan puskesmas yang belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin