Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, mengatakan kampung perlu mulai mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah seperti Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK).
Menurutnya, pembangunan kampung tidak dapat terus bergantung pada anggaran rutin pemerintah tanpa diimbangi sektor usaha produktif yang mampu menghasilkan pendapatan mandiri bagi masyarakat.
“BUMK harus menjadi ruang usaha masyarakat. Kampung perlu punya sumber ekonomi sendiri agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah,” ujarnya.
Banyak potensi lokal di Berau belum dikelola secara maksimal dan justru memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui BUMK. Salah satunya berada di kawasan perkebunan sawit yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi apabila limbah sawit dapat diolah menjadi produk turunan bernilai jual.
“Seperti kampung-kampung yang di kawasan perkebunan sawit, itu berpeluang besar tumbuh melalui pengelolaan limbah sawit sebagai produk bernilai jual,” katanya.
Arman mencontohkan beberapa kampung yang mulai bergerak membangun kemandirian ekonomi melalui pembentukan BUMK, di antaranya Kampung Long Lanuk, Labanan Makarti, dan Sukan Tengah.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat kampung untuk mulai mengelola potensi daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan.
Selain penguatan sektor usaha, ia juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Ia meminta adanya sosialisasi lanjutan terkait Peraturan Daerah (Perda) Berau Tahun 2023 yang berkaitan dengan pengembangan usaha kampung, termasuk sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi faktor penting agar proses pendirian hingga perizinan usaha BUMK tidak berbelit dan dapat dijalankan lebih cepat oleh pemerintah kampung.
Dorongan terhadap penguatan BUMK dinilai menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk membangun ekonomi kampung yang lebih mandiri, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru berbasis potensi lokal di Kabupaten Berau.
“Karena, dukungan pemerintah harus sejalan. Seperti perizinan, pelatihan dan pembinaan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin