Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai ketimpangan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Namun, hal tersebut dinilai sulit tercapai jika akses pendidikan belum merata hingga ke seluruh kecamatan dan kampung.
“Harusnya, pemerataan layanan pendidikan ini bisa menyebar di setiap kecamatan dan kampung, sehingga setiap anak mempunyai kesempatan yang sama,” ujarnya.
Ia merujuk pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Berau yang menargetkan peningkatan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan capaian tersebut masih jauh dari harapan.
Hingga 2025, sekolah unggulan jenjang SD dan SMP masih terpusat di tiga kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Sambaliung dari total 13 kecamatan yang ada.
Selain itu, minimnya penambahan jumlah sekolah juga menjadi persoalan. Tak hanya itu, ketersediaan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai bagian dari pendidikan anak usia dini (PAUD) juga masih sangat terbatas. Elita menyebut jumlah sekolah dan tenaga pengajar di jenjang ini belum memadai. “Termasuk jumlah TK yang masih sedikit sekali,” tegasnya.
Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pembentukan dasar perkembangan anak, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun daya cipta. Padahal, pendidikan usia dini merupakan fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya.
Ia juga menyoroti distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Menurutnya, pemerataan guru di seluruh wilayah, termasuk 100 kampung di Kabupaten Berau, menjadi hal krusial yang harus segera dibenahi.
Melalui peringatan Hardiknas ini, DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Berau.
“Pemerataan guru harus terdistribusi dengan baik. Ini krusial dan harus segera diselesaikan,” tutupnya.
Editor: Erwin