Hal ini ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, yang mendorong keterlibatan lebih luas warga dalam industri batik lokal.
Menurutnya, pengembangan batik Berau tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk semata. Ia menilai, partisipasi masyarakat dalam proses produksi menjadi faktor penting untuk memperluas dampak ekonomi. Terlebih, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam membuka peluang usaha rumahan.
“Ini bisa menjadi peluang, terutama ibu rumah tangga untuk mencari penghasilan tambahan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya inovasi dari para pengrajin. Ia meminta agar motif dan corak batik terus dikembangkan mengikuti tren mode, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
“Variasi corak dan motif usahakan bisa lebih menarik dan mengikuti tren mode. Maka dari itu, kualitas harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan ruang promosi dengan menjadikan batik Berau sebagai busana dalam berbagai kegiatan resmi. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu diperkuat dengan aturan yang lebih konkret.
Politisi Partai Golkar itu mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan mengenakan batik khas Berau setidaknya satu kali dalam sepekan.
Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan eksposur sekaligus mendorong permintaan pasar terhadap produk lokal.
“Sebagai bentuk dukungan, dalam satu minggu sekali, seharusnya ASN diwajibkan memakai pakaian batik khas Berau,” katanya.
Pihaknya berkomitmen menjadi mitra bagi pelaku industri batik dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Ia berharap, batik khas Bumi Batiwakkal tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mampu berkembang sebagai kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
“Kami berharap batik khas Bumi Batiwakkal tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga kekuatan ekonomi daerah,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin