Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak tahun 2027 mulai mendapat sorotan dari DPRD Berau.
1 menit baca

Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak tahun 2027 mulai mendapat sorotan dari DPRD Berau.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh agar pesta demokrasi di tingkat kampung tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan minim konflik.
Menurutnya, Pilkakam bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan proses demokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.
Karena itu, setiap tahapan harus dirancang dan dijalankan secara profesional guna menghindari polemik yang berpotensi memicu gesekan sosial.
“Pilkakam ini rawan gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Maka panitia harus bekerja profesional dan transparan,” ujarnya.
Ia menilai, kesiapan tidak hanya sebatas teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup aspek nonteknis seperti pembinaan panitia, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) diminta berperan aktif sejak dini.
Thamrin menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara ketat di seluruh tahapan, mulai dari pembentukan panitia, penjaringan bakal calon, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
Ia khawatir kelalaian pada salah satu tahapan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkakam.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek penganggaran yang dinilai perlu direncanakan secara cermat. Di tengah potensi keterbatasan keuangan daerah ke depan, efisiensi dinilai penting, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pelaksanaan.
“Anggaran harus tepat sasaran. Jangan sampai karena keterbatasan dana, kualitas pelaksanaan justru menurun,” tegasnya.
Untuk menjaga kondusivitas, Politisi Partai PKS itu juga mendorong keterlibatan aparat keamanan sejak tahap awal. Menurutnya, langkah preventif melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan panitia Pilkakam akan mampu menekan potensi konflik antarpendukung calon.
Ia berharap pilkakam serentak 2027 dapat menghasilkan kepala kampung yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen dalam membangun wilayahnya.
“Harapannya tentu terpilih kepala kampung yang benar-benar punya kapasitas dan komitmen membangun kampungnya,” katanya. (Adv)
Editor: Erwin
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh agar pesta demokrasi di tingkat kampung tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan minim konflik.
Menurutnya, Pilkakam bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan proses demokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.
Karena itu, setiap tahapan harus dirancang dan dijalankan secara profesional guna menghindari polemik yang berpotensi memicu gesekan sosial.
“Pilkakam ini rawan gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Maka panitia harus bekerja profesional dan transparan,” ujarnya.

Ia menilai, kesiapan tidak hanya sebatas teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup aspek nonteknis seperti pembinaan panitia, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) diminta berperan aktif sejak dini.
Thamrin menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara ketat di seluruh tahapan, mulai dari pembentukan panitia, penjaringan bakal calon, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
Ia khawatir kelalaian pada salah satu tahapan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkakam.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek penganggaran yang dinilai perlu direncanakan secara cermat. Di tengah potensi keterbatasan keuangan daerah ke depan, efisiensi dinilai penting, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pelaksanaan.
“Anggaran harus tepat sasaran. Jangan sampai karena keterbatasan dana, kualitas pelaksanaan justru menurun,” tegasnya.
Untuk menjaga kondusivitas, Politisi Partai PKS itu juga mendorong keterlibatan aparat keamanan sejak tahap awal. Menurutnya, langkah preventif melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan panitia Pilkakam akan mampu menekan potensi konflik antarpendukung calon.
Ia berharap pilkakam serentak 2027 dapat menghasilkan kepala kampung yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen dalam membangun wilayahnya.
“Harapannya tentu terpilih kepala kampung yang benar-benar punya kapasitas dan komitmen membangun kampungnya,” katanya. (Adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG