Dirinya menilai, posko tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas masyarakat di tengah polemik batas wilayah yang terjadi di kawasan Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu.
Posko keamanan yang saat ini berdiri di wilayah perbatasan merupakan langkah positif untuk mencegah potensi gesekan di tingkat masyarakat. Apalagi, dinamika batas wilayah yang sedang dibahas melibatkan dua daerah, yakni Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
Waris mengatakan, selama persoalan batas wilayah belum menemukan titik terang, keberadaan posko keamanan harus tetap dipertahankan sebagai bentuk pengawasan sekaligus perlindungan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Posko ini sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selama belum ada keputusan resmi terkait batas wilayah, posko keamanan harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi inisiatif masyarakat dan pemerintah kampung yang telah berperan aktif mendirikan posko tersebut.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menjaga wilayah mereka agar tidak menimbulkan konflik.
“Ini bentuk kepedulian masyarakat. Kita tentu mendukung langkah tersebut agar situasi di lapangan tetap aman,” katanya.
Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi posko dengan melibatkan unsur aparat keamanan serta pemerintah kecamatan.
Waris berharap pemerintah daerah segera mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga serta pemerintah pusat agar persoalan tapal batas dapat diselesaikan secara administratif dan tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat perbatasan.
"Posko pengamanan ini penting selama persoalan tapal batas ini belum menemukan titik terang," tandasnya. (adv)