Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, yang menilai pengelolaan komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurutnya, persoalan komunikasi saat ini tidak lagi sebatas bagaimana program pembangunan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dipahami masyarakat secara benar.
Di tengah maraknya media sosial, informasi yang tidak disampaikan secara jelas berpotensi memicu kesimpulan yang keliru.
“Derasnya arus informasi membuat masyarakat cepat menarik kesimpulan. Kalau pemerintah tidak menyampaikan informasi dengan jelas, potensi salah paham sangat besar,” ujarnya.
Untuk itu, pentingnya sinkronisasi penyampaian informasi di antara organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, perbedaan penjelasan dari instansi yang berbeda dapat menimbulkan kebingungan publik dan berujung pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jangan sampai satu instansi menyampaikan A, sementara instansi lain menyampaikan B. Ketidaksinkronan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Sa’ga juga menilai media massa masih memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang disampaikan pemerintah lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan media secara lebih optimal sebagai saluran komunikasi resmi kepada masyarakat.
Selain itu, ia berharap setiap strategi komunikasi yang disusun pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan semata. Implementasi yang konsisten dinilai menjadi kunci agar informasi pembangunan dapat diterima masyarakat secara utuh.
“Kepercayaan masyarakat dibangun dari informasi yang benar dan transparan. Pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang jelas, bukan reaktif ketika muncul masalah,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin