Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pembudidaya ikan keramba dan sektor pelayanan air bersih.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus segera memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas di alur sungai yang berpotensi memicu meningkatnya kekeruhan air.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Karena yang terdampak bukan hanya pembudidaya ikan, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada pelayanan air bersih,” ujarnya.
Dedy menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus mendorong adanya koordinasi lintas instansi guna mencari solusi yang komprehensif.
Ia menilai pengaturan aktivitas di sungai perlu dilakukan secara lebih terstruktur agar kepentingan industri dan masyarakat dapat berjalan seimbang.
“Kita tentu mendukung investasi dan aktivitas ekonomi, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sungai,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pembudidaya ikan dapat ditindaklanjuti secara transparan, termasuk melalui mekanisme mediasi maupun penegakan aturan yang berlaku.
Selain itu, dirinya membuka peluang bagi DPRD untuk membahas penguatan regulasi daerah jika memang diperlukan guna melindungi para pelaku usaha mikro di sektor perikanan.
“Kalau memang perlu diperkuat melalui regulasi daerah, tentu DPRD siap membahasnya bersama pemerintah daerah agar ada kepastian dan perlindungan bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin