Di balik semangat pemekaran dan pemerataan pembangunan, muncul potensi kerawanan pangan yang mengintai kampung-kampung dengan akses dan daya beli terbatas.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, mengingatkan bahwa peningkatan jumlah wilayah harus diiringi dengan kesiapan sistem distribusi dan produksi pangan.
Ia menilai, fluktuasi harga bahan pokok menjadi salah satu pemicu utama masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kerawanan pangan terjadi karena harga yang tidak stabil, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan intervensi pasar sesaat. Diperlukan langkah strategis yang menyasar akar persoalan, mulai dari penguatan produksi lokal hingga pendampingan masyarakat di kampung berstatus rawan pangan.
“Kita perlu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka bisa memproduksi bahan-bahan makannya. Tidak hanya mampu membeli saja tapi mampu swasembada,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan daerah yang berpihak pada penguatan ekonomi pangan berbasis kampung.
Program pemberdayaan, pelatihan pertanian, hingga dukungan sarana produksi harus terus didorong menyasar wilayah rentan.
“Program harus kita dorong terus ke kampung-kampung yang berstatus rawan pangan,” katanya.
Ia berharap, melalui inovasi OPD terkait dan komitmen bersama, jumlah wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal dapat ditekan.
“Kalau bisa tidak ada lagi yang berstatus rawan pangan,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin