Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, muncul kekhawatiran dana hanya berakhir pada kegiatan administratif tanpa memberikan perubahan nyata bagi warga.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menegaskan, Dana RT seharusnya menjadi instrumen penggerak kemandirian masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat lingkungan.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak diukur dari terserapnya anggaran, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Dana RT yang diberikan pemerintah daerah jangan hanya disimpan atau digunakan untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini masih terdapat kecenderungan penggunaan dana di tingkat lingkungan yang berfokus pada kegiatan rutin atau kebutuhan operasional semata.
Padahal, peluang besar terbuka bagi Ketua RT untuk menghadirkan program produktif seperti pelatihan keterampilan warga, pengembangan kebun pangan keluarga, pengelolaan bank sampah, hingga kegiatan sosial berbasis ekonomi komunitas.
Untuk itu, posisi Ketua RT sangat strategis karena menjadi ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Kedekatan tersebut dinilai menjadi modal utama dalam merancang program yang benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Ketua RT tahu kondisi warganya lebih dekat. Jadi mereka juga yang paling tahu program apa yang paling dibutuhkan di lingkungan masing-masing,” tambahnya.
Dilain sisi, pemerintah daerah berperan untuk memastikan Dana RT tidak sekadar menjadi program populis tahunan.
Tanpa pendampingan dan arah kebijakan yang jelas, dana besar berpotensi tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya pelatihan manajemen program bagi Ketua RT agar mampu mengelola anggaran secara profesional dan tepat sasaran.
Dengan anggaran yang cukup besar di tingkat akar rumput, keberhasilan Dana RT kini bergantung pada kreativitas dan komitmen para Ketua RT dalam mengubah bantuan fiskal menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
“Kalau Ketua RT diberi pemahaman dan pelatihan, mereka akan lebih percaya diri dan terarah dalam menjalankan tugasnya. Ini penting demi terciptanya lingkungan yang lebih mandiri dan partisipatif,” tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur