Namun, di sisi lain memunculkan sorotan terhadap belum meratanya pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah kampung.
Sejumlah ruas jalan utama di kawasan perkotaan kini tampil lebih rapi dan representatif.
Kondisi tersebut dinilai mampu menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Meski demikian, pembangunan yang terpusat di kota dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di daerah perkampungan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai menilai, pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus pembangunan secara lebih seimbang dengan memberikan prioritas pada akses jalan di kampung-kampung.
Menurutnya, persoalan jalan rusak di wilayah kampung merupakan keluhan lama yang terus berulang setiap tahun.
“Masyarakat di kampung itu teriak-teriak, karena akses jalan mereka tidak bisa dinikmati,” ujarnya.
Pasalnya, jalan di kampung bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan jalur vital bagi aktivitas harian warga, mulai dari distribusi hasil ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Namun, berdasarkan laporan masyarakat dan pemerintah kampung, masih banyak ruas jalan yang belum tersentuh pembangunan dalam waktu lama.
“Ada yang lima bulan, enam tahun, bahkan tujuh tahun tidak pernah diaspal,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dan kampung.
Padahal, kampung memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Sebab, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya berorientasi pada estetika perkotaan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata.
Dirinya berharap, Pemkab Berau dapat menyusun skala prioritas pembangunan yang lebih adil agar masyarakat kampung tidak terus tertinggal di tengah pesatnya pembangunan daerah.
“Tentu pembangunan itu lebih bagus dari kampung baru ke kota dengan mengutamakan kebutuhan,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin