Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Rencana pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan terus bergerak menuju tahap krusial.

1 menit baca

Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Rencana pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan terus bergerak menuju tahap krusial.
Pemekaran wilayah bukan sekadar agenda politik daerah, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat pesisir.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menegaskan masyarakat di wilayah pesisir selatan Berau selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan akibat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Berau.
Kondisi geografis yang berjauhan dari pusat pemerintahan dinilai menjadi tantangan utama percepatan pembangunan.
Menurutnya, harapan terbesar saat ini tertuju pada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku.
“Sebagai masyarakat pesisir, kami begitu mengharapkan moratorium bisa dicabut agar segera dilakukan pemekaran,” ujarnya.
Lewi menilai, hadirnya DOB Berau Pesisir Selatan akan memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antar kecamatan dan kampung, yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius.
“Setelah ada pemekaran, maka pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah pesisir akan terpenuhi,” tegasnya.
Selain mendorong pembangunan fisik, pemekaran juga diyakini mampu mempercepat pengelolaan potensi ekonomi lokal, mulai dari sektor perikanan, pariwisata pesisir hingga sumber daya alam lainnya yang selama ini belum tergarap optimal.
Pada tahap awal pembentukan daerah baru, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten induk tetap menjadi faktor penting guna memastikan roda pemerintahan berjalan stabil.
“Kalau DOB ini berjalan, sistem pemerintahan di Berau diharapkan bisa lebih maksimal,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin
Pemekaran wilayah bukan sekadar agenda politik daerah, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat pesisir.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menegaskan masyarakat di wilayah pesisir selatan Berau selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan akibat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Berau.
Kondisi geografis yang berjauhan dari pusat pemerintahan dinilai menjadi tantangan utama percepatan pembangunan.
Menurutnya, harapan terbesar saat ini tertuju pada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku.

“Sebagai masyarakat pesisir, kami begitu mengharapkan moratorium bisa dicabut agar segera dilakukan pemekaran,” ujarnya.
Lewi menilai, hadirnya DOB Berau Pesisir Selatan akan memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antar kecamatan dan kampung, yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius.
“Setelah ada pemekaran, maka pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah pesisir akan terpenuhi,” tegasnya.
Selain mendorong pembangunan fisik, pemekaran juga diyakini mampu mempercepat pengelolaan potensi ekonomi lokal, mulai dari sektor perikanan, pariwisata pesisir hingga sumber daya alam lainnya yang selama ini belum tergarap optimal.
Pada tahap awal pembentukan daerah baru, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten induk tetap menjadi faktor penting guna memastikan roda pemerintahan berjalan stabil.
“Kalau DOB ini berjalan, sistem pemerintahan di Berau diharapkan bisa lebih maksimal,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG