Perbatasan Berau Butuh Aksi Nyata, DPRD Desak Evaluasi Total Layanan Kesehatan

Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, menilai persoalan minimnya ambulans dan kekurangan tenaga kesehatan bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan belum meratanya perhatian pembangunan.

Menurutnya, kondisi di Kampung Maluang, Kecamatan Teluk Bayur, menjadi contoh nyata ketimpangan layanan dasar. Hingga kini, kampung tersebut belum memiliki ambulans siaga untuk menangani kondisi darurat warga.

“Ketika terjadi kondisi gawat darurat, masyarakat kebingungan karena tidak ada kendaraan yang siap sedia. Kehadiran ambulans sangat mendesak,” tegasnya.

Dirinya menilai, persoalan ini tak bisa dilepaskan dari tantangan geografis wilayah perbatasan yang memiliki akses terbatas menuju pusat layanan kesehatan di Tanjung Redeb.

Jarak tempuh yang jauh dan kondisi jalan yang tidak selalu memadai membuat waktu penanganan medis semakin panjang. Dalam situasi pasien kritis, keterlambatan beberapa menit saja bisa berdampak fatal.

Bagi Peri, ambulans bukan sekadar kendaraan operasional, melainkan bagian dari sistem penyelamatan nyawa.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kesehatan menempatkan pengadaan ambulans perbatasan sebagai prioritas, bukan program pelengkap.

Selain armada darurat, ia juga menyoroti krisis tenaga kesehatan di Pustu wilayah pinggiran. Kekurangan perawat dan bidan menyebabkan pelayanan dasar sering tidak berjalan optimal.

Bahkan, dalam beberapa kasus, satu tenaga medis harus membagi waktu ke beberapa kampung sekaligus.

“Tidak masuk akal jika satu bidan harus mencakup banyak wilayah. Pelayanan tidak akan maksimal jika SDM dipaksa bekerja di luar batas kemampuan,” ujarnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Fasilitas kesehatan kerap kosong saat warga membutuhkan pertolongan awal. Situasi ini dinilai memperlebar kesenjangan antara wilayah kota dan perbatasan.

Politikus Partai Gerindra itu pun mendorong, evaluasi menyeluruh terhadap distribusi tenaga kesehatan dan alokasi anggaran. Sehingga, dirinya menekankan agar efisiensi APBD tidak justru mengorbankan layanan dasar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik harus sejalan dengan penguatan layanan publik yang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

“Saya harapnya, tidak ada lagi wilayah perbatasan yang tidak lengkap pembangunannya. Bukan sekadar wacana,” tandasnya. (adv)

Editor: Erwin

Perbatasan Berau Butuh Aksi Nyata, DPRD Desak Evaluasi Total Layanan Kesehatan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini