Di tengah pemotongan anggaran, sejumlah sekolah di pesisir dan Kecamatan Kelay masih beroperasi dengan fasilitas minim, termasuk ruang kelas yang tidak layak dan ketiadaan rumah dinas guru.
Namun, dari sudut pandang lain, persoalan ini dinilai tak sekadar soal anggaran, melainkan lemahnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan pendidikan dari tahun ke tahun.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai, tingginya APBD seharusnya menjadi peluang untuk memperbaiki sistem perencanaan agar pembangunan sarana tidak terpusat di wilayah perkotaan saja.
Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Peri Kombong bahwa penganggaran harus dilakukan lebih cermat agar penyebaran fasilitas bisa lebih merata.
“Yang kami inginkan ialah menentukan anggaran yang tepat agar kebutuhan fisik sekolah dapat dipenuhi,” ujarnya.
Pandangan berbeda muncul dari kalangan masyarakat pesisir yang menilai bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan, bukan hanya menunggu proposal dari Dinas Pendidikan.
Mereka menegaskan perlunya langkah proaktif, seperti pemetaan kebutuhan berbasis wilayah dan percepatan pembangunan ruang kelas prioritas.
Dengan APBD yang belum tentu stabil di masa mendatang, berbagai pihak menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk menuntaskan ketertinggalan.
"Karena, pembangunan di sektor pendidikan di daerah terpencil dinilai sebagai kunci pemerataan kualitas SDM Berau ke depan," tandasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur