Penulis: Indri
KORANKALRIM.COM, TANJUNG REDEB — Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menyoroti kebijakan percepatan perizinan tambang pasir sungai di Kabupaten Berau yang saat ini tengah diproses oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1 menit baca

Penulis: Indri
KORANKALRIM.COM, TANJUNG REDEB — Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menyoroti kebijakan percepatan perizinan tambang pasir sungai di Kabupaten Berau yang saat ini tengah diproses oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, kebutuhan material untuk pembangunan memang penting, namun tidak boleh mengabaikan keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai.
Liliansyah menilai, rencana pengambilan pasir pada titik sedimentasi bisa menjadi solusi positif, asalkan pengawasan dilakukan ketat.
“Benar bahwa sedimentasi mengganggu pelayaran dan fungsi sungai. Tetapi jangan sampai aktivitas penambangan justru menambah kerusakan lingkungan atau mengganggu mata pencaharian nelayan sungai,” tegasnya.
Ia meminta agar seluruh tahapan perizinan, mulai dari Amdal hingga RKAB diikuti secara transparan, serta menghadirkan partisipasi masyarakat.
Pihaknya tidak ingin percepatan izin justru dimanfaatkan pelaku tambang ilegal untuk merambah wilayah sungai tanpa kontrol.
Selain itu, dirinya mendorong pemerintah memastikan batas-batas area penambangan, jam operasi, dan mitigasi dampak terhadap ekosistem ikan dibahas secara rinci dalam dokumen lingkungan.
“Kalau regulasi lengkap dan pengawasan kuat, maka kebutuhan pembangunan terpenuhi, masyarakat terlindungi, dan ekologinya tetap stabil,” tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Menurutnya, kebutuhan material untuk pembangunan memang penting, namun tidak boleh mengabaikan keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai.
Liliansyah menilai, rencana pengambilan pasir pada titik sedimentasi bisa menjadi solusi positif, asalkan pengawasan dilakukan ketat.
“Benar bahwa sedimentasi mengganggu pelayaran dan fungsi sungai. Tetapi jangan sampai aktivitas penambangan justru menambah kerusakan lingkungan atau mengganggu mata pencaharian nelayan sungai,” tegasnya.
Ia meminta agar seluruh tahapan perizinan, mulai dari Amdal hingga RKAB diikuti secara transparan, serta menghadirkan partisipasi masyarakat.

Pihaknya tidak ingin percepatan izin justru dimanfaatkan pelaku tambang ilegal untuk merambah wilayah sungai tanpa kontrol.
Selain itu, dirinya mendorong pemerintah memastikan batas-batas area penambangan, jam operasi, dan mitigasi dampak terhadap ekosistem ikan dibahas secara rinci dalam dokumen lingkungan.
“Kalau regulasi lengkap dan pengawasan kuat, maka kebutuhan pembangunan terpenuhi, masyarakat terlindungi, dan ekologinya tetap stabil,” tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG