Menurutnya, kondisi ini menjadi ironi karena petani kopi justru masih kesulitan meningkatkan produksi akibat keterbatasan alat dan dukungan pemberdayaan.
Sumadi menilai langkah Dinas Perkebunan (Disbun) Berau untuk mendorong pembentukan kelompok tani sudah tepat sesuai regulasi, namun pemerintah daerah juga perlu lebih aktif memfasilitasi agar petani tidak berjalan sendiri.
“Kalau syaratnya harus kelompok, maka pemerintah perlu hadir membantu pembentukan dan pembinaan kelompok tersebut. Jangan hanya menunggu,” tegasnya.
Dirinya mengatakan, ekonomi berbasis kopi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta membuka peluang usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, UMKM pengolahan, hingga kedai kopi.
Karena itu, ia mendorong OPD terkait mengambil langkah konkret dan terkoordinasi. “Kalau memang ada perusahaan yang punya wilayah tanam kopi masyarakat, bangun kemitraan. Semua diatur supaya tidak saling dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, Sumadi meminta agar persoalan lahan yang berada di area perusahaan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Politisi PKS itu berharap, kopi Berau dapat menjadi komoditas unggulan baru.
“Pasarnya sudah ada, kualitasnya sudah terbukti. Tinggal bagaimana pemerintah mendampingi agar petani benar-benar bisa naik kelas,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin