Ia menilai, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masih berkutat pada koordinasi dan perumusan strategi, tetapi minim aksi nyata di lapangan.
Menurutnya, berbagai rumusan teknis seperti strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif) baru akan berdampak jika disertai gerakan cepat yang langsung menyentuh pengawasan pasar dan distribusi barang. “Kita ini rapat terus, tapi harga tetap melonjak. Artinya ada yang belum tepat dalam praktik di lapangan,” tegasnya.
Sutami menyoroti lemahnya kontrol terhadap rantai pasok, yang membuat harga bahan kebutuhan pokok tetap fluktuatif meski pasokan dinyatakan aman.
Sehingga, perlu adanya pembenahan manajemen pasar, penguatan peran BUMD pangan, serta operasi pasar yang dilakukan tepat sasaran, bukan sekadar seremoni.
Dirinya juga meminta Pemkab hadir di titik-titik paling rentan, terutama jelang momentum hari besar yang umumnya memicu lonjakan harga. “Masyarakat tidak butuh konsep. Mereka butuh harga stabil di pasar. Itu ukuran keberhasilan pengendalian inflasi,” pungkasnya. (adv)